Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa pemerintah sedang menggagas perpindahan pusat pemerintahan, bukan perpindahan ibukota. Menurutnya Jakarta tetap akan menjadi ibukota negara.
"Presiden sendiri kan sudah melontarkan di dalam berbuka bersama Kadin. Tentang gagasan untuk memindahkan pusat pemerintahan, bukan ibukota. Ibukota tidak, Presiden mengatakan sebuah gagasan memindahkan pusat pemerintahan mengingat Jakarta yang sudah demikian padat," jelasnya saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (6/9/2010).
Hatta mengatakan, dengan perpindahaan pusat pemerintahan dari Jakarta yang sudah terlalu padat, maka diharapkan perekonomian negara akan terus bergerak, dan tidak hanya di Jakarta saja. Namun realisasi rencana perpindahan tersebut baru bisa dilakukan 10 tahun lagi
"Itukan bukan besok. Bukannya lusa, bukannya tahun depan, itu kan 10 tahun ke depan. Dan itu menimbulkan sebuah aktivitas ekonomi juga. Misalkan 90% dikelola pengusaha nasional. Bisa saja itu terjadi," tandasnya.
Namun, Hatta tidak bisa menyebut titik strategis tempat untuk pemindahan pusat negara tersebut. Begitu juga dengan tim untuk merencanakan wacana tersebut yang belum dibuat sama sekali.
"Tapi kalau di mananya saya nggak tahu. Belum-belum," tandasnya.
Sebelumnya, jika rapat di Kantor Wakil Presiden memunculkan 17 cara mengatasi macet di Jakarta, kali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meringkasnya dengan tiga opsi jitu terkait kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara.
"Satu, benahi Jakarta dengan membangun segala prasarana dan sarana transportasi yang baru dipermukaan, di bawah permukaan, di atas permukaan," ujar Presiden SBY.
Semua masalah, lanjut Presiden, tapi kalau solusinya pertahankan Jakarta baik sebagai ibukota sekaligus pusat pemerintahan, maka solusinya adalah mengatasi kemacetan Jakarta.
Opsi kedua, melakukan pemisahan antara ibukota negara dan pusat pemerintahan. "Ketiga, sama sekali membangun ibu kota yang baru, the real capital, the real government center. Seperti Canberra, Brasilia, Ankara, dan tempat-tempat yang lain," ujar presiden.
Ketiga opsi itu, kata presiden miliki nilai tambah dan kurangnya, tapi harus diputuskan. Untuk opsi dua dan tiga diperlukan perencanaan dan desain yang bagus dan memenuhi syarat-syarat sebagai pemerintahan yang baik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar